Kabuna – Pemerintah Desa Kabuna menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa di Aula Kantor Desa Kabuna pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, para Ketua Wilayah, Ketua RW dan RT se-Desa Kabuna, serta seluruh perangkat desa. Evaluasi ini menjadi agenda penting dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kabuna, Bapak Adrianus Yoseph Laka, menegaskan pentingnya kehadiran seluruh unsur perangkat desa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, khususnya dalam forum-forum resmi. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Wakil Bupati Belu yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam agenda pemerintahan di tingkat desa.

“Kita jarang-jarang bertemu. Kalau bisa, dalam rapat seperti ini semua harus hadir, karena ada imbauan dari Bapak Wakil Bupati bahwa setiap kegiatan harus dihadiri oleh semua perangkat,” ujar Bapak Adrianus di hadapan para peserta rapat.

Dalam rapat tersebut, Kepala Desa juga menginformasikan adanya program bantuan sanitasi bagi masyarakat Desa Kabuna. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan warga yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

“Ada bantuan WC untuk KPM senilai Rp15 juta per unit. Selain itu, ada alokasi 84 unit WC bagi masyarakat Kabuna yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam evaluasi adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jumat Bersih, yang selama ini menjadi agenda rutin desa dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Jumat Bersih adalah kegiatan wajib. Namun, akhir-akhir ini hanya beberapa dusun saja yang masih aktif melaksanakannya,” ujarnya. Ia pun meminta para kepala wilayah untuk kembali menggerakkan kegiatan tersebut di masing-masing wilayah.